qanun adalah peraturan daerah yang hanya berlaku di provinsi. Kepala daerah adalah Bupati Aceh Tengah; 4. qanun adalah peraturan daerah yang hanya berlaku di provinsi

2. Kemanusiaan; Dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, hanya ada beberapa peraturan tertentu yang boleh memiliki materi muatan mengenai ketentuan pidana, yaitu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk di. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mencakup peraturan yang. 8. 28. 1990, hlm. sedangkan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab. Lambang Aceh. 600. 44 Tahun 1999. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara; 3. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 4. 12. Dari uraian di atas, maka Naskah Akademik disusun sebagai tahapan awal dalam rangkaan proses penyusunan suatu peraturan perundang-undanganDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus. Selain hukum dan undang-undang negara, di Aceh juga berlaku hukum Islam. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Darussalam (untuk selanjutnya di singkat qanun) adalah peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. 20. Pasal 1 angka 2 UU No. 2. . Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. 7. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh. apalagi RPJMN hanya berlaku selama 5 tahun. 9. Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 49), diubah sebagai berikut: 1. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah. Kota Metro masuk dalam Daftar 10 kota di Indonesia dengan biaya hidup terendah ke-9 di Indonesia serta urutan kedua di Pulau. 2. Perda-perda bernuansa agama secara de facto telah diberlakukan di 58 kabupaten/kota. 4. 12. Total ada 244 titik yang menjadi lokasi kamera E-TLE dengan sebaran Polda Metro Jaya sebanyak 98 titik, Polda Riau lima titik, Polda Jawa Timur 55. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,Di dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga ditegaskan bahwa yang termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 1. Banten (aksara Sunda: ᮘᮔ᮪ᮒᮨᮔ᮪, Pegon: بنتٓن) adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem danPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: ”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 (UU/1999/22) (1999) Dicabut dan diganti dengan UU/2004/32. PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN, Menimbang: a. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d. peraturan-peraturan yang ada di daerah yang dibentuk dan hanya berlaku dalam wilayah daerahnya masing-masing. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati; 9. !ran Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Abstract. 3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan. Kata-kata Kunci. 7. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norrna yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo. 9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya; 9. 10. Pertama-tama perlu Anda ketahui hierarki peraturan. 44/1999 disebutkan, tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam (Pasal 2). tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku. 12. Dasar konstitusional pembentukan daerah khusus dan istimewa ini sendiri, yaitu Pasal 18B ayat 1 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan. 4. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN . 174), sebagaimana yang kami sarikan berdasarkan data dari 34 provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar dari 443 Peraturan Daerah Syariah diadopsi antara tahun 1998 dan 2013 di beberapa kabupaten. H. 918. Dalam penanganan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Jambi, dibuat peraturan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum. Pembentukan Qanun Qanun adalah peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Abstract. Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten atau Kota di Provinsi Aceh. tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati; 9. Lain. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) mengatur bahwa: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah yang meliputi: a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara. ”. com - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro diperpanjang untuk kali ketujuh. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat. Jadi syariat Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek akidah, ibada dan muamalah, tetapi juga dalam bidang jinayat dan ahwal asy-syakhsyah (hukum keluarga). 6. Dalam UUD 1945 yang berlangsung 1945-1949 dan 1959 sampai saat ini, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan (unitary), bentuk pemerintahannya adalah presidensil dengan dua bodi di parlemen. Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Dengan demikian, total ada 30 provinsi yang menerapkan kebijakan ini. Pada UU RIS (1949-1950) bentuk negara7. Peraturan Bersama Bupati/Walikota adalah. Ayat (2) huruf aHierarki atau tata urutan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Qanun Aceh No. dilakukan oleh LSI (Lembaga Survei Indonesia)2 di 33 provinsi pada tanggal 28 Juli s. agama yang berlaku di Indonesia bagi umat masing-masing agama . 45. PENDAHULUAN 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. askah Akademik adalah naskah hasil penelitian NUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. Peraturan Daerah masuk dalam hierarki. 1. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Aceh Timur. (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK bersama Bupati, yang disahkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Universitas Malikul Saleh 6. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD. Qanun terdiri atas: Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur/Bupati/Walikota, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi yang berlaku di Provinsi Papua. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. Kanwil Hukum dan HAM di daerah seharusnya berperan memfasilitasi mediasi disharmoni peraturan perundang-undangan tersebut. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri membentuk tim pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur yang anggotanya terdiri atas. 11. yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10/2004) tentang Pembentukan. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. a. Sejumlah aktivis mendesak pengkajian ulang dan evaluasi pemberlakuan Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah Syariat Islam di Aceh pada. 9. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang. pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, diperlukan. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota. 6. 14. ” ! Di bawahnya ada qanun Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, misalnya mengungkapkan sepanjang periode 2014 hingga November 2019 tercatat tidak kurang dari 42. - 4 - 9. Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. 5. 1 Abstrak Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilanpembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun. Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. 31. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. 5. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu: 1) Qanun Aceh adalah: peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. 1. Ada sejumlah pelanggar yang diatur dalam qanun ini di antaranya judi, zina, mesum, gay hingga lesbian. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatanyang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. [7] Selain gubernur, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) huruf c jo. 6 tahun 2014 tentang Hukum Pidana hanya mengatur 10 pidana utama, antara lain khamar (miras), maisir (judi. 32 Tahun 2004. 6. Undang-undang yang menerapkannya disebut Qanun Aceh No. 000. daerah dan masyarakat di wilayah provinsi ini. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Gubernur. Qanun terdiri atas: Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. BAB IIPeraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tingkat pusat sedangkan di tingkat wilayah dan daerah ditentukan oleh eksekutif untuk menjalankan peraturan dan Undang Undang sebagaimana mestinya untuk dijadikan pondasi landasan pedoman dasar. Disertai. l/Missi/1959, yang meliputi agama, dan. Hukum adat Indonesia yang. Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Aceh berdasarkan Syariat Islam. 3. Retribusi daerah; c. dampak pandemi corona virus disease 19 di daerah. Peran DPRK Aceh Selatan Dalam Pembuatan Qanun Kabupaten tentang Pembentukan Peraturan Perundang- berdasarkan asas Otonomi dan tugas Undangan juga tunduk kepada Undang- pembantuan. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Fakfak dengan persetujuan bersama Bupati Fakfak. Kebijakan daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan atau kriteria yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintah. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK Bener Meriah dengan persetujuan bersama Bupati; 8. Untuk menentukan kewenangan Propinsi, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. . 13. 6. (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan. diupayakan, salah satu diantaranya adalah melalui penataan kembali kelembagaan teknis daerah untuk mendukung peningkatan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara. 35. 11. Upah Minimum Propinsi adalah upah minimum yang berlaku di Propinsi DKI Jakarta. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kasDari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum khususnya. 600. Hantoro, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang. 2. Qanun menggunakan Al-Qur‟an dan Majlis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah ada . lambang saka dirgantara dengan berbagai ketentuan terkait bentuk,bahan ukuran dan hasil arti kiasan yang terkandung di dalam. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Khusus serta Peraturan. Paragraf 2 Bagian Tata Usaha Pasal 8 (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Badan dibidang administrasi dan urusan rumah tangga. Acara Resmi yang diadakan di Ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut : a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Qanun.